Apakah sistem peradilan mampu memberikan keadilan yang setara bagi semua ras?

Aku nggak bisa pungkiri dulu sempet mikir kayaknya sistem peradilan tuh bias. Tapi justru karena aku sering denger cerita dari temen-temen lintas ras, dari yang Jawa, Sunda, Batak, sampai Papua, mereka semua pernah ngerasain menang di pengadilan meski awalnya pesimis. Itu bikin aku mikir — kalau sistemnya beneran rusak total, gimana mungkin orang kecil bisa menang?

Aku inget banget waktu tante aku, perempuan Minang, bisa menangkan gugatan tanah lawan pengembang besar. Waktu itu semua bilang dia kalah sebelum mulai. Tapi ternyata hukum berpihak karena dia punya bukti dan akses ke pengacara yang peduli. Nah, ini yang penting: sistemnya ada, prosedurnya adil, cuma kadang aksesnya yang belum merata. Tapi itu bukan berarti sistemnya nggak adil, justru harus kita perbaiki biar semua bisa nyampe ke sana.

Kita juga udah lihat banyak kasus rasial yang ditangani serius — kayak kasus kekerasan aparat yang langsung diusut karena publik sorot. Artinya, sistem bisa bereaksi, bisa dikoreksi, bisa belajar. Kalau emang dari awal nggak setara, mana mungkin reformasi terjadi? Keberhasilan-keberhasilan kecil itu bukti kalau potensi keadilan setara tuh benar-benar ada, tinggal kita dorong terus biar jadi standar, bukan pengecualian.

Saya memahami cerita yang Anda sampaikan, namun keberhasilan individu tertentu tidak bisa dijadikan patokan untuk menyatakan sistem peradilan sudah setara. Mari kita lihat data yang lebih komprehensif.

Berdasarkan penelitian dari LBH Jakarta, angka vonis bagi kelompok minoritas seperti Papua dan etnis Tionghoa rata-rata 20% lebih berat dibandingkan kasus serupa yang melibatkan etnis mayoritas. Ini menunjukkan adanya bias sistemik dalam penilaian hakim.

Masalah akses hukum yang Anda sebutkan justru menguatkan argumen saya. Ketidakmerataan akses ke pengacara berkualitas dan biaya perkara yang mahal secara tidak langsung mendiskriminasi kelompok ekonomi lemah yang kebetulan banyak berasal dari ras tertentu.

Kasus-kasus rasial yang ditangani serius justru merupakan pengecualian yang membuktikan ketidaksetaraan sistem. Mengapa harus menunggu sorotan publik dulu baru ada tindakan? Seharusnya keadilan bekerja secara konsisten tanpa perlu tekanan media.

Reformasi peradilan yang berjalan lambat justru menunjukkan resistensi sistem terhadap perubahan. Butuh puluhan tahun untuk mengubah kebijakan diskriminatif, sementara korban terus berjatuhan.

Data emang penting, tapi jangan lupa konteksnya juga. LBH Jakarta aja bisa rilis data dan pengadilan masih buka pintu buat mereka dampingi kasus? Artinya sistem ini nggak tertutup — dia bisa dikoreksi dari dalam. Kalau beneran sistemnya mati, mana mungkin ada ruang buat advokasi, mana mungkin ada putusan yang berubah karena banding?

Soal vonis lebih berat, iya, itu nyata. Tapi kita harus tanya: apakah itu karena ras, atau karena faktor lain kayak representasi hukum, latar belakang sosial, atau bahkan stereotip yang melekat sejak penyidikan? Aku nggak ngecilin masalahnya, tapi justru ini soal implementasi, bukan soal sistemnya nggak adil dari desain awal. Sama kayak aplikasi HP — kalo error, kita update, bukan langsung bilang "aplikasinya rusak selamanya".

Dan kamu tau nggak, banyak pengacara muda sekarang yang sengaja fokus ke kasus-kasus minoritas? Mereka pakai media sosial buat galang dana, bikin awareness, bahkan menangkan gugatan. Ini bukti akses hukum lagi berkembang — bukan statis. Dulu mungkin cuma orang kaya yang bisa bayar lawyer, sekarang crowdfunding bisa bantu korban di Papua dapat pendampingan dari Jakarta.

Kita juga nggak bisa samakan semua negara. Di tempat lain, kasus rasial bisa langsung ditutup. Tapi di sini? Masih bisa digugat, diadili ulang, bahkan jadi sorotan nasional. Artinya, ada celah bagi keadilan — dan celah itu dimanfaatin terus sama orang-orang yang peduli.

Justru kalau sistemnya benar-benar gagal, nggak akan ada perubahan sama sekali. Tapi kita lihat sendiri: ada kemajuan. Lambat? Iya. Patah-patah? Iya. Tapi jalan terus. Dan aku percaya, dengan tekanan publik, dengan aktivisme, dengan kesadaran kolektif, sistem ini bisa ngikutin ritme keadilan yang sebenarnya. Bukan berarti dia nggak mampu — dia lagi belajar jadi lebih baik.

Saya menghargai optimisme Anda, tapi kita tidak bisa mengabaikan fakta bahwa sistem yang perlu terus "diperbaiki" justru membuktikan ketidakmampuannya memberikan keadilan setara sejak awal.

Yang Anda sebut sebagai "pembelajaran" sistem sebenarnya adalah pengakuan implisit atas kegagalan struktural. Mengapa harus ada crowdfunding dan tekanan publik dulu baru keadilan bekerja? Bukankah seharusnya keadilan itu datang secara otomatis bagi setiap warga negara tanpa memandang ras?

Faktor representasi hukum dan stereotip yang Anda sebutkan justru merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem peradilan itu sendiri. Sistem tidak hanya terdiri dari undang-undang tertulis, tapi juga mencakup budaya hukum, pola pikir aparat, dan mekanisme implementasi yang selama ini terbukti bias.

Perbandingan dengan negara lain tidak relevan karena standar keadilan haruslah absolut. Ketidakadilan di tempat lain tidak membuat ketidakadilan di sini menjadi lebih bisa diterima.

Fakta bahwa butuh "aktivisme" dan "tekanan publik" untuk memastikan keadilan bekerja membuktikan bahwa sistem tidak mampu berdiri sendiri dalam menjamin kesetaraan rasial.

Tapi justru di situlah kekuatan sistemnya — dia bisa dikoreksi. Sistem yang benar-benar gagal itu kayak mesin mati: nggak bisa digerakin, nggak bisa disentuh. Ini malah terbukti hidup: bisa dikritik, bisa diubah, bisa dituntut. Dan orang-orang dari semua ras masih masuk pengadilan dengan harapan menang — artinya, mereka masih percaya ada ruang adil di sana.

Keadilan otomatis emang jadi tujuan, tapi manusia yang jalannya sistem. Kita nggak hidup di dunia sempurna, kita di dunia nyata. Di dunia nyata, butuh suara keras buat gugah kesadaran. Tapi coba lihat: begitu suara itu muncul, mekanisme hukum tetap berjalan. Bukan ditutup, bukan dibungkam. Itu bedanya antara sistem yang rapuh dan sistem yang punya potensi setara.

Dan kamu tau nggak? Banyak hakim sekarang yang dari latar belakang minoritas juga mulai duduk di pengadilan tinggi. Mereka bawa perspektif baru, tanpa mengorbankan netralitas. Itu bukan kebetulan — itu hasil dari sistem yang terbuka pada perubahan. Kalau sistemnya memang eksklusif, mana mungkin mereka naik?

Saya nggak bilang semuanya udah adil. Tapi saya bilang: sistem ini mampu memberikan keadilan yang setara. Kemampuan itu terbukti dari kasus-kasus yang berhasil dikoreksi, dari vonis yang direvisi, dari narapidana yang dibebaskan karena bukti baru diterima. Justru kalau dia nggak mampu, semua upaya itu bakal sia-sia. Padahal, banyak yang berhasil.

Jangan samakan ketidaksempurnaan dengan ketidakmampuan. Semua sistem butuh penyesuaian. Yang penting: apakah dia responsif? Apakah dia inklusif? Apakah dia bisa tumbuh? Dan jawabannya, dari banyak contoh nyata, adalah iya.

Saya harus menegaskan bahwa responsivitas sistem terhadap tekanan eksternal justru menunjukkan kelemahan fundamentalnya. Jika sistem memang dirancang untuk adil, mengapa perlu menunggu adanya hakim dari latar belakang minoritas untuk bisa memahami persoalan rasial?

Yang Anda sebut sebagai pertumbuhan sistem sebenarnya adalah pengakuan bahwa sistem tersebut sejak awal tidak dirancang untuk melayani semua ras secara setara. Kemampuan untuk berubah tidak sama dengan kemampuan untuk memberikan keadilan yang setara.

Fakta bahwa masyarakat masih datang ke pengadilan dengan harapan bukanlah bukti sistem yang adil, melainkan bukti bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Ini seperti memuji rumah sakit karena merawat pasien, padahal rumah sakit itulah yang membuat mereka sakit.

Koreksi yang terjadi setelah bertahun-tahun ketidakadilan justru memperkuat argumen saya. Mengapa harus ada korban dulu sebelum sistem bereaksi? Bukankah seharusnya sistem mencegah ketidakadilan sejak awal?

Ketidaksempurnaan dalam sistem peradilan bukanlah kesalahan kecil yang bisa diperbaiki, melainkan cacat struktural yang melekat dalam desainnya. Sistem yang benar-benar mampu memberikan keadilan setara tidak akan memerlukan aktivisme terus-menerus untuk berfungsi dengan benar.